Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Cimahi

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Klik link dibawah)
 Permenpan No. 23 Tahun 2017 Tentang: Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

1. Izin Prinsip


- Peraturan Daerah Kota Cimahi No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi No 16 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

1. Izin Lokasi


- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- Keputusan Menteri agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 22 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
- Peraturan Daerah Kota Cimahi No 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang.

Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT)


-Peraturan Daerah Kota Cimahi No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032;
-Peraturan Daerah Kota Cimahi No 16 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

Keterangan Rencana Kota (KRK)


-Peraturan Daerah Kota Cimahi No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032;
-Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi.

Pengesahan Gambar Konstruksi

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi

Izin Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Izin Pemenfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan


(1) Peraturan Pemrintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
(2) Peraturan Menterin Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal


1. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal


1. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Usaha Penanaman Modal


1. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal


Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (merger) Penanaman Modal


1. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal


1. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Izin Gangguan (IG/HO)

(DPMPTSP tidak lagi melayani pemrosesan izin gangguan (HO))

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Perda Kota Cimahi Nomor 13 tahun 2011 tentang Izin Usaha di Bidang perdagangan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perda Kota Cimahi Nomor 13 tahun 2011 tentang Izin Usaha di Bidang perdagangan

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Perda Kota Cimahi Nomor 13 tahun 2011 tentang Izin Usaha di Bidang perdagangan

Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK)

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor : 7 tahun 2004 tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)


1. UU No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisataan
2. PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Daya Tarik Wisata;
3. PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Kawasan Pariwisata;
4. PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Transportasi Wisata;
5. PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
6. PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;
7. PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Penyediaan Akomodasi;
8. PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
9. PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran;
10. PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
11. PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
12. PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
13. PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Wisata Tirta;
14. PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Usaha Spa.

Izin Usaha Toko Moderen (SIUTM)

Perda Kota Cimahi No. 1 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar

Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP)

Perda Kota Cimahi No. 1 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Persetujuaan Penyelengaraan Pameran Dalam Negeri Lokal

Perda Kota Cimahi No. 13 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan

Surat Tanda Daftar Usaha Waralaba (STPW)

Perda Kota Cimahi No. 13 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan

Izin Pemakaian Kios (IPK)

Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar

Izin Usaha Industri (IUI)


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
2. Perda Kota Cimahi No. 14 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Izin Perluasan (IP)


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
2. Perda Kota Cimahi No. 14 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)


(1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah

Izin Penyimpanan Limbah B3


(1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah B3

Izin Pengumpulan Limbah B3


(1) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah B3

Izin Usaha Angkutan (IUA)


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Petikan Izin Usaha Angkutan


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Izin Itrayek (IT)


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kartu Pengawasan Izin Trayek


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Izin Operasional Tidak Dalam Trayek


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kartu Pengawasan Izin Operasional Tidak Dalam Trayek


(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
(3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
(4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir


(1) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Gangguan

Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)


(1) Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)


(1) Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D


(1) Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D


(1) Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(2) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Pengobatan Tradisional

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Penyelengaraaan Apotek

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Labolatorium

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Penyelengaraan Radiologi (Rontgen)

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Optikal

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Toko Obat

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Toko Alat Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Izin Bejana Tekan


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG (HO) dan TDP;
4. FC Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
5. FC KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
6. FC Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
7. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah
8. FC Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
9. Hasil uji kelayakan pesawat;
10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
12. FC UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Pesawat Uap


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. IMB dilengkapi Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG/HO;
4. FC KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
5. FC Akte Pendirian Perusahaan;
6. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
7. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh perusahaan atau yang dikuasakan;
8. FC. Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan limbah B3
9. FC Sertifikat Operator Boiller;
10. Salinan Hasil Pemeriksaan Pertama/Baru dan terakhir Pesawat Uap;
11. FC Salinan Hasil Uji Toxicity dan TCLP untuk Fly Ash dan Bottom Ash;
12. FC Salinan Hasil Pengukuran emisi udara dan ambient untuk periode 1 tahun;
13. FC UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Pesawat Pembangkit Listrik


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC. IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG dan TDP;
4. FC. Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
5. FC. KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
6. FC. Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
7. FC. tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
8. FC. Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
9. Hasil uji kelayakan pesawat;
10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
12. FC. UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Instalasi Listrik


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC. IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG dan TDP;
4. FC. Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
5. FC. KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
6. FC. Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
7. FC. tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
8. FC. Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
9. Hasil uji kelayakan pesawat;
10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
12. FC. UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Pesawat Angkat Angkut


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG dan TDP;
4. FC Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
5. FC KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
6. FC Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
7. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
8. FC Sertifikat atas tanah/bukti perolehan tanah;
9. Hasil uji kelayakan pesawat;
10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkap an bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
12. FC UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Pengawasan dan Instalasi Penyalur Petir


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG dan TDP;
4. FC Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
5. FC KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
6. FC Akte Pendirian Perusahaan;
7. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
8. FC Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
9. Gambar Instalasi Penyalur Petir beserta Grounding
10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkap an bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
12. FC UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Alarm Deteksi Kebakaran


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
3. FC. IG dan TDP;
4. FC Surat Izin Lokasi (bagi perusahaan baru);
2. FC KTP penanggung jawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
3. FC Akte Pendirian Perusahaan;
4. FC tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
5. Gambar Penempatan Alarm Kebakaran
6. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkap an bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
7. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
8. FC UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.

Izin Pendidikan Non Formal


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC. IMB dan IG;
3. FC. KTP Penanggung jawab;
4. FC. Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
5. Daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki sesuai program kursus yang akan diselenggarakan;
6. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidikan yang tetap maupun tidak tetap;
7. Program dan kurikulum kursus;
8. Daftar ketenagaan dilengkapi dengan rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;
9. Rencana manajemen pendidikan (pengendalian mutu dan pembelajaran);
10. Rekomendasi dari HIPKI.

Izin Pendirian Sekolah Swasta


1. Surat Permohonan bermaterai;
2. FC. IMB dan IUUG/HO;
3. FC KTP Penanggung jawab;
4. FC Akte Pendirian yayasan;
5. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah;
6. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
7. Daftar peserta didik tahun berjalan;
8. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan FC.Ijazah yang telah dilegalisir);
9. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi dengan FC. Ijazah yang telah dilegalisir);
10. Kurikulum/Program kegiatan belajar;
11. Daftar Sarana dan Prasarana;
12. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari yayasan.
Catatan:
1) Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari :
a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
b. Bentuk dan nama sekolah;
c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
d. Sumber peserta didik;
e. Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelengaraan pendidikan;
h. Peta pendidikan;
i. Kesimpulan studi kelayakan
2) Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
a. Visi dan Misi;
b. Kurikulum;
c. Peserta didik;
d. Ketenagaan;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Organisasi;
g. Pembiayaan;
h. Manajemen Sekolah;
i. Peran serta masyarakat;
j. Rencana pentahapan pelaksanaan
3) Hasil Studi kelayakan tentang pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis
4) Hasil Studi kelayakan tentang pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya
5) Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
6) -Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis
7) Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
8) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
9) Kurikulum/Program kegiatan belajar;