Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah dan dunia usaha membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas. Proses peningkatan kualitas dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat berkaitan dengan kebutuhan terhadap pelayanan publik tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan setiap tahunnya. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan bertujuan untuk memastikan apakah kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Cimahi telah tercapai sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan atau tidak. Hasil indeks kepuasan masyarakat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan perbaikan proses secara sistematis sehingga terjadi peningkatan di tahun berikutnya. Tujuan dari hasil survei kepuasan masyarakat ini adalah:

  1. Melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil SKM merupakan salah satu indikator sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi;
  2. Sebagai bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara dalam hal ini DPMTPSP Kota Cimahi;
  3. Melakukan analisa data dan tindakan perbaikan sertatindakan pencegahan berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat khususnya unsur yang masih kurang;
  4. Sebagai salah satu pemenuhan persyaratan standar ISO 9001 : 2015.

Dengan dilakukan SKM akan diperoleh manfaat, antara lain:

  1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
  2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
  3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
  4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
  6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dituangkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 adalah sebesar 78,00( Baik ). Berdasarkan hasil pengolahan data (terlampir), daftar nilai rata-rata unsur pelayanan adalah sebagai berikut :
No Unsur Pelayanan Tahun 2017 Tahun 2018
1 Persyaratan 2,95 3,09
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 2,92 2,97
3 Waktu Penyelesaian 2,82 2,92
4 Biaya / Tarif 3,32 3,65
5 Produk Pelayanan 2,95 3,05
6 Kompetensi Pelaksana 3,06 3,29
7 Perilaku Pelaksana 3,10 3,20
8 Sarana dan Prasarana 2,92 2,96
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,16 3,27
Rata-rata Total 3,02 3,16
Dari tabel diatas didapatkan bahwa rata-rata unsur pelayanan adalah sebesar 3,16. Ada lima unsur yang dibawa rata-rata yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, produk pelayanan dan sarana dan prasarana.