Sejarah Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 27 a Tahun 2002 tentang Pembentukan Sekretariat Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu, namun demikian mengingat belum kuatnya dukungan Pemerintah Pusat terkait suprastruktur untuk operasionalisasinya, sehingga keberadaan pelayanan terpadu satu pintu belum dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi niat Pemerintah Kota Cimahi untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No 1 tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi, yang menegaskan kewenangan dan kelembagaan penyelenggara PPTSP, maka sejak bulan Nopember 2004 embrio PPTSP yang dikelola oleh Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal sudah mulai beroperasi secara bertahap dengan mengelola sebanyak 11 jenis izin dari 95 jenis izin yang ada, yaitu :

1.    Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG) / HO

2.    Surat Izin Tempat Usaha  (SITU)

3.    Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

4.    Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5.    Izin Usaha Industri (IUI)

6.    Tanda Daftar Industri (TDI)

7.    Izin Perluasan Industri (IPI)

8.    Izin Pemasangan Instalasi bawah tanah

9.    Izin Penyimpanan Bahan Bakar

10.    Tanda Daftar Gudang (TDG)

11.    Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)

Sedangkan sisanya sebanyak 84 izin masih dikelola oleh SKPD masing-masing sambil menunggu proses pembentukan PPTSP.

Dalam upaya meningkatan pelayanan perizinan secara terpadu, Pemerintah Kota Cimahi menjalin kerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dengan dukungan The Asia Foundation untuk dapat merealisasikan PPTSP. Kesepakatan kerjasama ini di tandatangani pada 7 Agustus 2006 dengan nomor kesepakatan :      


Kesepakatan kerjasama antara Walikota Cimahi dengan wakil dari The Asia Foundation pada tanggal 7 Agustus 2006 untuk merealisasikan terbentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi.


Seiring dengan semakin gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang perizinan, maka dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini memberikan dorongan dan motivasai yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan PPTSP. Didalam pedoman Permendagri ini ada 13 tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1.    Penyamaan Persepsi Tentang PPTSP

2.    Pembentukan Komitmen

3.    Penyiapan Dana Melalui APBD

4.    Penyusunan Grand Design Penyelenggaraan PPTSP

5.    Penyusunan Kebijakan Terkait PPTSP

6.    Penyusunan Standar Pelayanan

7.    Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)

8.    Penetapan Mekanisme Pengaduan

9.    Penyiapan Sarana dan Prasarana

10.    Penyiapan SDM PPTSP

11.    Penyusunan Sistem Basis Data

12.    Sosialisasi PPTSP Kepada Masyarakat

13.    Sistem Monitoring dan Evaluasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 13 (tiga belas) tahapan  yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk merealisasikan terbentuknya Pelayanan Peizinan Satu Pintu. Peranan Kepala Daerah pada tahap awal yang sangat menentukan keberadaan PTSP adalah melakukan Penyamaan persepsi secara internal di jajaran pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan mengubah cara pandang para pengambil keputusan dan mengumpulkan dukungan terhadap penyelenggaraan PTSP secara berkesinambungan. Berbagai kegiatan dalam rangka penyamaan persepsi, antara lain melalui arahan Kepala Daerah kepada seluruh pimpinan SKPD, rangkaian rapat kerja eksekutif dengan DPRD 1) dan Focused Group Discussion (FGD). Untuk merealisasikan terbentuknya pelayanan PTSP di Kota Cimahi Kepala Daerah menetapkan Tim Pembentuk PTSP yang merupakan unsur dari berbagai SOPD yang terkait dengan pelayanan perizinan 2) disertai dengan penyiapan dana melalui APBD Tahun 2006  sebesar Rp. 710.000.000,- dan Tahun sebesar 2007 Rp. 2.008.750.000,- sebagai anggaran awal. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Grand Design organisasi PPTSP, penyusunan kebijakan terkait PPTSP, penyusunan Standar Pelayanan 3) yang meliputi prosedur pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana yang harus ada serta kompetensi petugas pelayanan. Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan PPTSP dilakukan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) 4) yang meliputi identifikasi urutan langkah pekerjaan, identifikasi tugas dan  fungsi unit kerja terkait, menetapkan waktu dan persyaratan. Sebagai pendukung pelaksanaan PPTSP dilakukan penyusunan Sistem Basis Data 5) dan penetapan mekanisme pengaduan.

Hal penting lainnya adalah penyiapan sarana dan prasarana 6), penyusunan kebijakan   terkait  PPTSP diantaranya penyusunan SK Pelimpahan Kewenangan, SK Mekanisme Pelayanan Perizinan, SK Tupoksi Lembaga PPTSP serta SK Pembentukan Tim Teknis dan Pembina PPTSP. Tahapan selanjutnya adalah penyiapan Sumber Daya Manusia pelaksana unit PPTSP, melalui rekrutmen pegawai, pelatihan dan pendidikan serta melakukan studi banding ke berbagai daerah yang sudah dianggap berhasil dalam penyelenggaraan PPTSP. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan PTSP kepada masyarakat merupakan tahapan yang cukup penting, yang dilakukan melalui berbagai media diantaranya brosur, leaflet, spanduk, brosur, papan informasi, media masa, website serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan terkahir adalah monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan PPTSP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna. Tujuan dari monitoring dan evaluali ini adalah sebagai dasar pengukuran kinerja PPTSP, alat pengendali pelaksanaan PPTSP, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan PPTSP dan sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi terhadap perbaikan kinerja pptsp. Ke-13 tahapan ini telah dilalui oleh Pemerintah Kota Cimahi, dimana pada tanggal 7 Maret 2007, PPTSP Kota Cimahi telah diresmikan 7) oleh Gubernur Jawa Barat, Drs. H. Danny Setiawan, M.Si yang merupakan PPTSP percontohan di Daerah Jawa Barat.