Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi

Persyaratan

TENTANG DESKRIPSI
Izin Prinsip
  1. Proposal rencana penggunaan ruang;
  2. Surat permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai;
  3. FC. KTP pemohon;
  4. FC. NPWP perusahaan jika perusahaan atau perorangan jika bukan perusahaan;
  5. FC. akta pendirian perusahaan dan perubahan (Khusus PT/CV);
  6. FC. pengesahan akta pendirian dari Kemenhum HAM (khusus PT);
  7. Gambar sketsa rencana lahan dan pembangunan;
  8. FC. tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 (Lima) tahun terakhir;
  9. FC. bukti hak tanah/surat keterangan tentang tanah yang akan dikuasai;
  10. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah ;
  11. FC. KTP pemilik tanah jika pemohon bukan pemilik tanah;
  12. FC. Izin teknis sesuai rencana kegiatan jika ada (misal IMB lama);
  13. Surat kuasa pengurusan izin prinsip yang diberikan kepada orang yang namanya tercantum dalam akte perusahaan dan harus bermaterai;
  14. FC. KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa;
  15. FC. surat persetujuan presiden/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi pemohon yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing;
  16. Berkas 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
  1. Formulir Isian Permohonan IPPT;
  2. FC. (FC) KTP pemohon yang masih berlaku;
  3. Surat Kuasa asli dan FC KTP yang dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya, bermaterai Rp. 6000,-);
  4. Rekomendasi Persetujuan Site Plan;
  5. FC. surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat, AJB atau Leter C lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas;
  6. FC tanda lunas PBB tahun terakhir;
  7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan/ atau selain a.n pemohon);
  8. FC Izin Prinsip (IP) atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) khusus untuk penggunaan tanah yang wajib IP atau PPR;
  9. Data kondisi / situasi tanah lengkap dengan ukuran panjang, lebar tanah, lebar panjang bangunan dan batas-batas tanah (jalan/gang/saluran dan ukurannya);
  10. Peta lokasi tanah (lokasi tanah terhadap jalan besar / bangunan sekitar, lengkap dengan arah mata angin);
  11. Rekomendasi Gubernur untuk Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Berita acara pemeriksaan lapangan dan RKM;
  13. FC. IMB lama serta gambarnya (jika ada);
  14. Akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi pengusaha yang berbadan Hukum;
  15. Surat kesanggupan ganti rugi (jika tanahnya belum dibebaskan);
  16. Pemberitahuan tetangga tentang rencana kegiatan/ usaha;
  17. Rekomendasi KKOP;
  18. Rekomendasi FKUB;
  19. Rekomendasi dari Kantor Depag;
Izin Mendirikan Bangunan
  1. Formulir Isian Permohonan IMB
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. Surat Kuasa asli dan FC KTP yang dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya, bermaterai Rp. 6000,-)
  4. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan teknis pendirian bangunan
  5. Pemberitahuan kepada tetangga tentang rencana kegiatan/ usaha
  6. Fotokopi surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat, AJB atau Leter C lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas
  7. FC tanda lunas PBB tahun terakhir
  8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan/ atau selain a.n pemohon)
  9. IMB lama lengkap dengan gambar (jika ada)
  10. FC Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Persetujuan Site Plan
  11. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), jika rekomendasi teknis berupa Persetujuan Site Plan
  12. Pengesahan Gambar konstruksi berikut lampirannya
  13. Pengesahan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL) dan Izin Lingkungan (kecuali SPPL)
  14. Rekomendasi tentang dampak lalu lintas
  15. Rekomendasi Pencegahan dan Pengendalian kebakaran
  16. Rekomendasi Gubernur untuk wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU)
  17. Kelengkapan Administrasi dan teknis lainnya yang dipersyaratkan
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
  1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  2. FC. akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
  3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan);
  4. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan.
Izin Penyelenggaraan Reklame REKLAME PERMANEN
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL dengan menunjukan aslinya;
  2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukan aslinya;
  3. Surat kuasa asli bermaterai 6.000 dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  4. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  5. Desain dan tipologi reklame;
  6. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
  7. Perhitungan kontruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur / kontruksi;
  8. Wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang dipersyaratkan.
REKLAME NON PERMANEN
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan;
  3. Surat Kuasa apabila penandatanganan dan/atau pengurusan permohonan izin tidak dilakukan oleh pemohon sendiri;
  4. Gambar/naskah reklame yang akan dipasang;
  5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  6. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
  7. Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame;
  8. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.
Keterangan Rencana Kota
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. Rekomendasi dari Instansi terkait (Rekomendasi Site Plan).
  3. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan;
  4. FC. Sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah lainnya;
  5. FC. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  6. FC. (PPR) khusus untuk penggunaan tanah yang wajib PPR;
  7. Surat pernyataan / surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya disertai dengan FC. KTP pemilik tanah;
  8. Data kondisi / situasi tanah lengkap dengan ukuran panjang lebar tanah, lebar panjang bangunan dan batas-batas tanah (jalan/gang/saluran dan ukurannya);
  9. Peta Lokasi Tanah (lokasi tanah terhadap jalan besar / bangunan sekitar, lengkap dengan arah mata angin);
  10. Rekomendasi Gubernur untuk wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Akta pendirian perusahaan dan NPWP Perusahaan bagi pengusaha yang berbadan hukum;
Pengesahan Gambar Konstruksi
  1. Formulir Isian Permohonan IPPT;
  2. FC. (FC) KTP pemohon yang masih berlaku;
  3. Surat Kuasa asli dan FC KTP yang dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya, bermaterai Rp. 6000,-);
  4. Rekomendasi Persetujuan Site Plan;
  5. FC. surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat, AJB atau Leter C lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas;
  6. FC tanda lunas PBB tahun terakhir;
  7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan/ atau selain a.n pemohon);
  8. FC Izin Prinsip (IP) atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR) khusus untuk penggunaan tanah yang wajib IP atau PPR;
  9. Data kondisi / situasi tanah lengkap dengan ukuran panjang, lebar tanah, lebar panjang bangunan dan batas-batas tanah (jalan/gang/saluran dan ukurannya);
  10. Peta lokasi tanah (lokasi tanah terhadap jalan besar / bangunan sekitar, lengkap dengan arah mata angin);
  11. Rekomendasi Gubernur untuk Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Berita acara pemeriksaan lapangan dan RKM;
  13. FC. IMB lama serta gambarnya (jika ada);
  14. Akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi pengusaha yang berbadan Hukum;
  15. Surat kesanggupan ganti rugi (jika tanahnya belum dibebaskan);
  16. Pemberitahuan tetangga tentang rencana kegiatan/ usaha;
  17. Rekomendasi KKOP;
  18. Rekomendasi FKUB;
  19. Rekomendasi dari Kantor Depag;
Surat Izin Usaha Perdagangan
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. Pas Foto Penanggung jawab / Dirut Perusahaan ukuran 3 X 4 , berwarna, sebanyak 2 Buah (terbaru 6 bulan terakhir);
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  8. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  9. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Tanda Daftar Perusahaan
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  5. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  6. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  7. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Tanda Daftar Gudang
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS);
  3. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Sertifikat tanah;
  8. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  9. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
  10. FC. SIUP / IUTM / TDUP;
  11. FC. TDP.
Izin Usaha Jasa Konstruksi
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Fc. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi / Lembaga;
  9. Pas Foto terakhir Direktur/Pimpinan Badan Usaha ukuran 4x6 , berwarna, sebanyak 2 lembar (terbaru 6 bulan terakhir);
  10. Fc. Daftar Tenaga Ahli dilampiri Surat Pernyataan dari setiap Tenaga Ahli Tetap di atas Materai Rp 6000,- ;
  11. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan yg sesuai Bidang Pekerjaannya dilampiri Fc. Ijazah, Sertifikat Tenaga Teknik atau sertifikat keterampilan kerja dan KTP;
  12. FC. SIUP.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  5. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  6. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  7. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Usaha Toko Modern
  1. Perseroan Terbatas (PT) :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) susunan pengurus dan pemegang saham;
    2. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
    4. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
    5. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  2. Perseroan Terbatas (PT) Cabang
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) penanggung jawab pimpinan cabang;
    2. Surat penunjukan sebagai pimpinan cabang;
    3. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
    4. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
    5. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    6. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
    7. Fc. TDP Pusat yang telah disesuaikan dengan UU-PT;
  3. Koperasi
    1. FC. Akta Pendirian Koperasi dan akta perubahannya (khusus untuk koperasi yang berbadan hukum);
    2. FC. Surat Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Koperasi/Dinas Koperasi
    3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Ketua dan Badan Pengawas;
    4. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    5. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  4. Perseroan Comanditer (CV)
    1. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk Perusahaan yang berbadan usaha);
    2. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
    3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET);
    4. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    5. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  5. Perusahaan Perorangan (PO)
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    2. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  6. Badan Usaha Lainnya (BUL)
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    2. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
    4. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk Perusahaan yang berbadan usaha);
    5. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. Perusahaan Asing
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL/Paspor;
    2. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
    4. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk Perusahaan yang berbadan usaha);
    5. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
Izin Pemakaian Kios
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. IG (HO);
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Perjanjian Sewa/Beli Tempat Usaha;
  6. Site Plan Pasar;
  7. Pas Photo ukuran 3 X 4 sebanyak 2 buah;
  8. Surat Keterangan dari Kepala Pasar selaku penanggung jawab pasar.
Izin Usaha Industri
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. IMB / Site Plan / Pemeriksaan lapangan;
  4. FC. Surat Ijin Lokasi/PPR;
  5. FC. SIUP/TDP;
  6. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  7. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Rancangan tata letak instalasi, mesin/ peralatan;
  9. FC. Akta Pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
  10. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  12. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Perluasan Industri
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. IMB / Site Plan / Pemeriksaan lapangan;
  4. FC. Surat Ijin Lokasi/PPR;
  5. FC. SIUP/TDP;
  6. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  7. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Rancangan tata letak instalasi, mesin/ peralatan;
  9. FC. Akta Pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha);
  10. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  12. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Pembuangan Air Limbah
  1. Surat Permohonan bermaterai beserta lampirannya;
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. FC. Izin Lokasi, IMB, HO, SIUP dan SIPA;
  4. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
  8. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair;
  9. Neraca Penggunaan Air;
  10. Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL;
  11. Rekaman hasil analisis kualitas air limbah, dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi;
  12. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
  13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya dan;
  14. FC. Hasil kajian pembuangan air limbah.
Izin Penyimpanan Limbah B3
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. FC. Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan;
  4. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  5. FC. SIUP;
  6. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. FC. Surat Ijin Lokasi;
  8. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
  9. Keterangan tentang :
    1. Lokasi Perusahaan
    2. Lokasi Penyimpanan dan/atau pengumpul B3 (nama tempat/letak, luas, titik kooordinat)
    3. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola
    4. Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah yang akan dikelola)
    5. Karakteristik perjenis limbah yang akan dikelola
    6. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara
  10. Desain konstruksi tempat penyimpanan;
  11. Layout kegiatan perusahaan;
  12. PETA Lokasi tempat kegiatan (layout dan desain TPS)
  13. Uraian tentang :
    1. Proses Produksi
    2. Cara penanganan limbah B3 (pengemasan, penyusunan/penataan)
  14. Surat kesepakatan antara penghasil dan pengangkut;
  15. Penjelasan perlengkapan sistem tanggap darurat;
  16. Tata letak saluran drainase.
Izin Usaha Angkutan
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. IG/HO (Khusus bagi perusahaan berbadan usaha);
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  7. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  8. Surat Keterangan Domisili Usaha Angkutan dari Kelurahan setempat;
  9. FC. masing-masing STNK dan Buku Uji Kendaraan yang dimiliki;
  10. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor (bermaterai).
Petikan Izin Usaha Angkutan
  1. Surat permohonan;
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. FC. STNK;
  4. FC. Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
  5. FC. Izin Usaha Angkutan;
  6. Petikan SIPA Asli.
Izin Trayek
  1. Surat Permohonan bermaterai (dilegalisasi oleh KKU, kecuali untuk angkutan tidak dalam trayek);
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. STNK yang berlaku;
  5. FC. Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
  6. Izin Trayek Lama dan Kartu Pengawasan asli;
  7. FC. Izin Usaha Angkutan (SIPA);
  8. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
Kartu Pengawasan Izin Trayek
  1. Surat Permohonan;
  2. Kartu Pengawasan asli;
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. STNK yang masih berlaku;
  5. FC. Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap);
  6. FC. Izin Trayek.
Izin Penyelenggara Usaha Parkir
  1. Surat permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. Izin Gangguan/HO lokasi parkir;
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha dari kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat;
  7. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  8. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  9. Rekomendasi mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
  10. FC. Bukti kepemilikan atas tanah.
Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum);
  4. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  5. Profil Klinik yang akan didirikan;
  6. FC. bukti kepemilikan/Penggunaan tanah/izin penggunaan bangunan/surat perjanjian kontrak minimal 5 tahun;
  7. Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Klinik yang ditandatangani oleh Pemilik diketahui Pimpinan Klinik;
  8. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL; (khusus rawat inap);;
  9. FC. TDP;
Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)
  1. FC. Surat Izin Mendirikan Klinik
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
  3. Denah Ruangan dan Denah Lokasi klinik.
  4. Pimpinan/Penanggung jawab klinik melengkapi :
    1. Surat pengangkatan sebagai Penanggung jawab Klinik
    2. Surat pernyataan bersedia sebagai Penanggung jawab Klinik (bermaterai)
    3. FC. Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku di tempat tersebut
  5. Masing-masing tenaga kesehatan melengkapi :
    1. Surat pernyataan bersedia sebagai tenaga kesehatan di klinik (bermaterai)
    2. FC. Surat Ijin Praktek (SIP) / Surat Izin Kerja (SIK) yang masih berlaku di tempat tersebut
  6. Surat kerjasama pengelolaan limbah medis dengan institusi yang telah mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup
Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C dan Kelas D)
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. FC. PPR/Izin Lokasi, IMB sesuai fungsi dan IG/HO;
  6. FC. Rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dan ANDALALIN;
  7. Studi Kelayakan dan Master Plan Rumah Sakit;
  8. FC. Sertifikat Tanah;
  9. Surat Status Kepemilikan disertai FC. Akta pendirian Badan Usaha (Yayasan, PT, Perkumpulan dan Perusahaan Umum);
  10. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
  11. Penamaan Rumah Sakit (tidak boleh ada tambahan internasional, kelas dunia, world class dan Global);
  12. Surat Pernyataan yang menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C dan Kelas D)
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  4. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. FC. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  6. Suat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
  7. Daftar isian ruangan di Rumah Sakit;
  8. Daftar isian prasarana di Rumah Sakit;
  9. Daftar isian Susunan Organisasi dan Ketenagaan (Medik, Paramedik dan Non Medik) dengan lampiran ijasah dan Surat Izin yang mendukung profesinya (SIK, SIP, SIAA, dll);
  10. Daftar tarif pelayanan Rumah Sakit;
  11. Daftar obat-obatan yang digunakan;
  12. Denah Rumah Sakit dan jaringan listrik, air limbah, air bersih, gas medik dan tabung pemadam kebakaran;
  13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit;
  14. Surat Pernyataan yang menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.
Izin Pengobatan Tradisional
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. Surat ijin atasan bagi PNS/TNI/POLRI;
  6. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang Pengobatan Tradisional yang dimiliki/Kemenag/ Kejaksaan (sesuai dengan jenis Batra);
  7. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  8. FC. sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
  9. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional;
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  11. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  12. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  13. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
Surat Izin Apotek PERSYARATAN PEMILIK SARANA APOTIK :
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. FC. Lunas PBB tahun terakhir;
  6. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  7. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  8. Surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  9. Surat keterangan tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat.
PERSYARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK :
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. FC. SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker);
  5. Surat ijin atasan bagi PNS/TNI/POLRIdan pegawai instansi pemerintah lainnya;
  6. Denah ruangan dan daftar alat dan obat yang digunakan;
  7. Akte perjanjian kerjasama Apoteker & Pemilik Sarana Apotik (apabila Apotik bukan milik sendiri);
  8. Daftar Apoteker dan Asisten Apoteker dengan Surat Izin Kerja (SIK) dan SIAA;
  9. Surat pernyataan tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain.
Izin Laboratorium
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. Akte Pendirian Laboratorium;
  6. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
  7. Denah lokasi dan denah bangunan yang diusulkan
  8. Data kelangkapan bangunan dan peralatan;
  9. Rencana kegiatan pelayanan & tarif pemeriksaan;
  10. Penanggung jawab & Tenaga Teknis Laboratorium, melengkapi :
    1. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab (dokter) dan Tenaga teknis (dokter/analis kesehatan) dari ybs.;
    2. Fc. KTP dan Surat Izin Prakter (SIP) dokter dan Surat Izin Kerja (SIK) tenaga D3 Analis Kesehatan yang masih berlaku;
    3. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung (PNS/TNI/POLRI);
  11. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
  12. Surat kerjasama pengelolaan limbah medis dengan institusi yang telah mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup.
Izin Penyelenggaraan Radiologi/Rontgen
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. Akte Pendirian Perusahaan (bila berbadan usaha);
  6. Surat Izin Pesawat dari instansi yang berwenang (BAPETEN);
  7. Daftar sarana alat kedokteran yang digunakan;
  8. Peta lokasi dan denah ruangan/bangunan;
  9. Dokter penanggung jawab melengkapi :
    1. Surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan;
    2. Rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI);
    3. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja/ FC. SK Pensiun;
    4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL; dan SIP dokter;
  10. Radiografer melengkapi :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL; dan Ijazah Radiologi;
    2. Surat pernyataan kesediaan dan bertanggung jawab utk melaksanakan pekerjaan di pelayanan radiologi;
    3. Rekomendasi dari Persatuan Ahli Radiologi Indonesia (PARI);
  11. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
Izin Optikal
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  3. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  4. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  5. Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domisili;
  6. Daftar Peralatan yang digunakan;
  7. Daftar pegawai serta jabatan/fungsinya;
  8. FC. Akta Pendirian Optik dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  9. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  10. Surat rekomendasi dari Perhimpunan Seminat Lensa Kontak untuk penanggung jawab laboratorium lensa kontak;
  11. Denah Ruangan (ruang kerja, ruang periksa, ruang pemasangan dan ruang tunggu);
  12. Surat pernyataan Dokter ahli Mata untuk menjadi penanggung jawab laboratorium lensa kontak / klinik khusus lensa kontak dengan kelengkapan :
    1. FC. Sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak;
    2. Surat perjanjian pemilik optik dengan penanggung jawab laboratorium lensa kontak / klinik khusus lensa kontak;
    3. FC. SIP dokter spesialis mata;
    4. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  13. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien (RO) sebagai penanggung jawab teknik / pelaksana langsung pada optikal tersebut dengan kelengkapan :
    1. Surat ket. tidak buta warna dari Puskesmas setempat;
    2. Surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat;
    3. Surat perjanjian pemilik optik dengan RO tersebut;
    4. Surat izin atasan langsung bagi RO PNS/TNI/POLRI;
    5. FC. Surat Izin Kerja RO;
    6. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  14. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  15. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IROPIN/GAPOPIN);
  16. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan (bila belum memiliki lab sendiri).
Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif (NAPZA)
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Akte Notaris pendirian sarana pelayanan (bagi yang berbadan hukum);
  6. Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai penanggung jawab medik;
  7. Rekomendasi Puskesmas;
  8. Struktur Organisasi;
  9. Surat keterangan domisili utk kegiatan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA dari Camat setempat;
  10. Daftar ketenagaan;
  11. Program & tarif yang akan diselenggarakan
  12. Daftar sarana dan prasarana yang digunakan (ruangan, alat-alat yang digunakan).
Izin Toko Obat
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. Penanggung jawab toko obat, melengkapi :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    2. Surat pernyataan kesediaan bekerja dari tenaga Farmasi (D3) / Asisten Apoteker;
    3. FC Ijazah dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker / D3 Farmasi;
    4. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 toko obat.
Izin Toko Alat Kesehatan
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL
  5. Penanggung jawab toko alat kesehatan harus melengkapi :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    2. Surat pernyataan kesediaan bekerja tenaga D3 Farmasi / Asisten Apoteker bagi toko alat kesehatan.
    3. FC. ijazah dan Surat Ijin Kerja (SIKTTK) Asisten Apoteker / D3 Farmasi.
    4. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 toko alat kesehatan.
Izin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. Fc. SIUP dan TDP
  4. Fc. Surat Ijin Lokasi (bagi perusahaan Baru)
  5. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL (penanggungjawab);
  6. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Fc. KTP penanggungjawab perusahaan dan NPWP Perusahaan.
  8. Fc. Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar yang sudah disahkan.
  9. Fc. tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah.
  10. Fc. Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah.
  11. Hasil uji kelayakan pesawat
  12. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
  13. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.
  14. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar dan situasi;
  2. FC. SIUP, TDP;
  3. FC. Izin Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B;
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;, NPWP (D) Perusahaan yang bersangkutan;
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  8. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh perusahaan atau yang dikuasakan;
  9. FC. Sertifikat Operator Boiller;
  10. Salinan Hasil Pemeriksaan Pertama/Baru dan terakhir Pesawat Uap;
  11. FC. Salinan Hasil Uji Toxicity dan TCLP untuk Fly Ash dan Bottom Ash;
  12. FC. Salinan Hasil Pengukuran emisi udara dan ambient untuk periode 1 tahun;
  13. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. Fc. SIUP dan TDP;
  4. Fc. Surat Ijin Lokasi (bagi perusahaan Baru);
  5. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) penanggungjawab perusahaan;
  6. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  8. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  9. Fc tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
  10. Fc Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
  11. Hasil uji kelayakan pesawat;
  12. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
  13. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  14. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Penggunaan dan Pengawasan Instalasi Listrik
  1. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar dan situasi;
  3. FC. SIUP dan TDP;
  4. FC. Izin Lokasi (bagi perusahaan baru;
  5. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Perusahaan yang bersangkutan;
  6. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan;
  7. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  8. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  9. FC. tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
  10. Gambar Panel Instalasi Listrik (bagi yang baru);
  11. Salinan Hasil Pemeriksaan / Uji kelayakan instalasi dari Instansi terkait;
  12. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
  13. Bagan alir proses dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  14. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi;
  2. FC. SIUP dan TD;
  3. FC. Surat Ijin Lokasi (bagi perusahaan Baru;
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL; penanggungjawab perusahaan dan NPWP Perusahaan;
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah;
  8. FC. Sertifikat atas tanah / bukti perolehan tanah;
  9. Hasil uji kelayakan pesawa;
  10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan & perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
  11. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Daftar Bahan baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  12. FC. UKL/UPL/SPPL/ bagi Perusahaan tidak wajib AMDAL.
Izin Penggunaan dan Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
  1. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar dan situasi;
  3. FC. SIUP dan TDP;
  4. FC. Izin Lokasi (bagi perusahaan baru;
  5. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Perusahaan yang bersangkutan;
  6. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang bersangkutan;
  7. FC. Akte Pendirian Perusahaan;
  8. FC. tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
  9. Gambar Instalasi Penyalur Petir beserta Grounding;
  10. Salinan Hasil Pemeriksaan / Uji kelayakan instalasi dari Instansi terkait;
  11. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
  12. Bagan alir proses dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  13. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Penggunaan dan Pengawasan Alarm Deteksi Kebakaran
  1. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi, Site Plan berikut lampiran gambar dan situasi;
  2. FC. SIUP dan TDP;
  3. FC. Izin Lokasi (bagi perusahaan baru)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;, NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
  5. FC. Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya (khusus untuk perusahaan yang berbadan usaha);
  6. FC. Surat Pengesahan KEMENKUMHAM
  7. FC. Bukti lunas PBB terakhir;
  8. Gambar Penempatan Alarm Kebakaran;
  9. Salinan Hasil Pemeriksaan / Uji kelayakan instalasi Aalrm Kebakaran dari Instansi terkait;
  10. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
  11. Bagan alir proses dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
  12. FC. Izin Lingkungan bagi Perusahaan yang Wajib AMDAL atau UKL-UPL atau FC. SPPL bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL atau UKL-UPL;
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  3. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi;
  4. FC KTP Penanggung jawab;
  5. FC Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  6. Daftar sarana dan prasarana kursus yang dimiliki sesuai program kursus yang akan diselenggarakan;
  7. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidikan yang tetap maupun tidak tetap;
  8. Program dan kurikulum kursus;
  9. Daftar ketenagaan dilengkapi dengan rencana sistem evaluasi dan sertifikasi;
  10. Rencana manajemen pendidikan (pengendalian mutu dan pembelajaran);
  11. Rekomendasi dari HIPKI.
Izin Pendirian Sekolah Swasta
  1. Surat Permohonan bermaterai;
  2. FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Fungsi Usaha;
  3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  5. FC. Akte Pendirian yayasan;
  6. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah;
  7. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
  8. Daftar peserta didik tahun berjalan;
  9. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan FC.Ijazah yang telah dilegalisir);
  10. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi dengan FC. Ijazah yang telah dilegalisir);
  11. Kurikulum/Program kegiatan belajar;
  12. Daftar Sarana dan Prasarana;
  13. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari yayasan.
Surat Izin Praktik Apoteker
  1. Permohonan Surat Izin Praktik /Surat Izin Kerja Apoteker;
  2. FC. STRA, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) yang masih berlaku.;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IAI) Kota Cimahi sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah terakhir di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah;
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Tenaga Kefarmasian dengan KTP luar Kota Cimahi ;
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
Surat Izin Praktik Dokter
  1. Permohonan Surat Izin Praktik ( SIP );
  2. FC. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter atau Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku (jumlah sesuai dgn tempat praktik);
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) / Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Cimahi sesuai tempat praktik;
  5. FC. ijazah terakhir di legalisir;
  6. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 dan 4x6 sebanyak 2 lembar;
  7. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah;
    1. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
    3. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik di tempat tersebut bagi dokter/dokter gigi dengan KTP luar Kota Cimahi;
    4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi spesialisasi bagi dokter/dokter gigi spesialis;
    5. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktiki (kecuali bagi dokter/dokter gigi yang berpraktik di sarana kesehatan);
    6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat (kecuali bagi dokter/dokter gigi yang berpraktik di sarana kesehatan);
    7. FC. SIP ( bagi yang telah memiliki );
    8. Surat pernyataan tidak keberatan / izin dari Pimpinan tempat bekerja;
Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
  1. Permohonan Surat Izin Praktik /Surat Izin Kerja Kefarmasian
  2. FC. STRTTK, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh dinas Kesehatan Provinsi yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian
  5. Surat Rekomendasi dari PAFI Kota Cimahi sesuai tempat praktik
  6. FC. ijazah terakhir di legalisir
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah
  9. SYARAT TAMBAHAN YANG HARUS DILAMPIRKAN :
  10. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  11. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Tenaga Kefarmasian dengan KTP luar Kota Cimahi
  12. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja
  13. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
Surat Izin Praktik Perawat
  1. Permohonan Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja Perawat
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Perawat, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja.
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI) sesuai tempat praktik
  6. FC. ijazah Perawat di legalisir
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Perawat dengan KTP luar Kota Cimahi
    3. Surat Keterangan telah bekerja sebagai perawat di fasilitas kesehatan minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan
    4. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja
    5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
Surat Izin Praktik Bidan
  1. Permohonan Surat Izin Praktik Bidan / Surat Izin Kerja Bidan;
  2. FC. STR yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) yang masih berlaku.;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IBI) Kota Cimahi sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Diploma III Bidan di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah;
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET);
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Bidan dengan KTP luar Kota Cimahi;
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
    5. Surat pernyataan tidak keberatan / izin dari Pimpinan tempat bekerja;
Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
  1. Permohonan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi laboratorium Medik, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja.;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PATELKI) sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Ahli Teknologi laboratorium Medik di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah;
    1. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    2. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET);
    3. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Ahli Teknologi laboratorium Medik dengan KTP luar Kota Cimahi;
    4. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
    5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
Surat Izin Praktik Analis
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Analis Kesehatan, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja.;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PATELKI) sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Analis Kesehatan di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lb dan 4 X 6 = 2 lb;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah.
Lampiran Tambahan :
  1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yg menyatakan belum/sudah berpraktik/bekerja bagi KTP luar Kota Cimahi;
  3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
  4. Surat Keterangan telah bekerja sebagai analis kesehatan di fasilitas kesehatan minimal 1 (satu) bulan;
  5. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
  6. Surat pernyataan tidak keberatan / izin dari Pimpinan tempat bekerja.
Surat Izin Praktik Fisioterapis
  1. Permohonan Surat Izin Praktik Fisioterapi;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi (STR) Fisioterapi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang masih berlaku;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai bekerja;
  5. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;
  6. FC. ijazah terakhir di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 dan 4x6 sebanyak 2 lembar
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik di tempat tersebut bagi tenaga fisioterapi dengan KTP luar Kota Cimahi;
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik;
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
  1. Permohonan Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
  2. FC. Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Gizi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
  4. Surat Rekomendasi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia
  5. FC. ijazah terakhir di legalisir
  6. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 dan 4x6 sebanyak 2 lembar
  7. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Pemerintah
  8. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET)
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik di tempat tersebut bagi Tenaga Gizi dengan KTP luar Kota Cimahi
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/Kerja
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
    5. Surat pernyataan tidak keberatan / izin dari Pimpinan tempat bekerja
Surat Izin Praktik Penyehat Tradisional
Surat Izin Praktik Radiografer
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Radiografer;
  2. FC. SIR, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang masih berlaku.;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan radiografer;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Radiografer (PARI) sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Radiografer di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat Keterangan Kesehatan Badan dari dokter pemerintah;
    SYARAT TAMBAHAN YANG HARUS DILAMPIRKAN :
  1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah bekerja di tempat tersebut bagi Tenaga Radiografer dengan KTP luar Kota Cimahi;
  3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat bekerja;
  4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
Surat Izin Praktik Perekam Medis
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Perekam Medis;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat pekerjaan;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja;
  5. Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Tenaga Perekam Medis di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah.
Lampiran Tambahan :
  1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Perekam Medis dengan KTP luar Kota Cimahi;
  3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
  4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
  2. FC. SIRO, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan optikal
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Refraksionis Optisien (IROPIN) sesuai tempat praktik
  6. FC. ijazah Refraksionis Optisien di legalisir
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar
  8. Surat Keterangan Kesehatan Badan dari dokter pemerintah
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah bekerja di tempat tersebut bagi Tenaga Radiografer dengan KTP luar Kota Cimahi
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat bekerja
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
  1. Permohonan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh MTKI yang masih berlaku;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja;
  5. Surat Rekomendasi dari IOTI sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Okupasi Terapis di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah;
  9. Syarat tambahan yang perlu dilampirkan :
    1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET);
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut dengan KTP luar Kota Cimahi;
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja;
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
Surat Izin Praktik Perawat Anestesi
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Perawat Anestesi;
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IPAI) sesuai tempat praktik;
  6. FC. ijazah Perawat Anestesi di legalisir;
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar;
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah.
Lampiran Tambahan :
  1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menerangkan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Perawat Anestesi dengan KTP luar Kota Cimahi;
  3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat bekerja.
Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat pekerjaan
  4. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan mulai kerja.
  5. Surat Rekomendasi dari HAKLI sesuai tempat praktik
  6. FC. ijazah Tenaga Sanitarian di legalisir
  7. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan 4 X 6 = 2 lembar
  8. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter pemerintah
  9. SYARAT TAMBAHAN YANG HARUS DILAMPIRKAN :
    1. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    2. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan belum/ sudah berpraktik/bekerja di tempat tersebut bagi Tenaga Sanitarian dengan KTP luar Kota Cimahi
    3. Denah Ruangan dan denah lokasi tempat praktik/bekerja
    4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
Surat Izin Praktik Terapis Gigi
  1. Permohonan Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
  2. FC. Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi, yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang masih berlaku.
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja/praktik
  4. Surat keterangan dari pimpinan dari fasilitas kesehatan yang menerangkan mulai kerja
  5. FC. ijazah terakhir dilegalisir
  6. FC. sertifikat kompetensi
  7. Surat keterangan sehat dari dokter
  8. Surat Rekomendasi Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)
  9. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 dan 4x6 sebanyak 2 lembar
  10. FC. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  11. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat yang menerangkan belum/sudah bekerja bagi teknisi gigi dengan KTP luar Kota Cimahi
  12. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat
Sertifikasi Produk Pangan - Industri Rumah Tangga
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Pemohon
  2. Pas Foto Pemohon (Formal, Berwarna, Latar Merah) Ukuran 4x6 cm (2 lembar)
  3. FC. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)
  4. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) pemegang SPKP
  5. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  6. Catatan :
    1. Audit dilaksanakan maksimal 7 hari setelah berkas masuk
    2. Pada saat audit, sarana IRTP harus dalam keadaan produksi
Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
  1. NIB (Nomor Induk Berusaha) Diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS)
  2. FC. surat pemberitahuan tetangga yang diketahui RT, RW dan Kelurahan
  3. Neraca keuangan terakhir
  4. FC. KRK/Persetujuan Site plan / IMB sesuai peruntukan
  5. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Pemilik/direktur
  6. FC. akta pendirian perusahaan
  7. Izin lama (untuk perpanjangan)
  8. Akta sewa (untuk lahan sewa), surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan
  9. FC. Sertifikat tanah
  10. Foto-foto berwarna lokasi kegiatan (tampak samping, kanan, kiri, bagian dalam dan penghijauan serta resapan air)
  11. Surat Kuasa (yang mengurus perizinan selain pemilik/direktur)
  12. FC. izin pemanfaatan ruang/Izin Prinsip (bagi yang memerlukan)
  13. FC. IPPT (bagi yang memerlukan)
  14. Semua dibuat rangkap 2 (Satu Asli dan Satu fotocopy)
Site Plan
  1. FC. E-KTP Pemohon/Surat Keterangan (SUKET) Dari DISDUKCAPIL;
  2. FC. surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat, AJB atau Leter C lengkap dengan peta bidang tanah berskala jelas;
  3. Peta orientasi dari jalan raya;
  4. IMB lama, lengkap dengan gambar (jika ada);
  5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (jika nama yang tercantum dalam kepemilikan tanah bukan dan / atau selain a.n pemohon);
  6. Surat pengantar dari RT atau Pemberitahuan kepada tetangga tentang rencana kegiatan/ usaha;
  7. Surat Kuasa asli dan FC KTP yang dikuasakan (jika bukan pemohon yang mengurusnya, bermaterai Rp. 6000,-);
  8. Formulir keterangan usaha (jika berupa usaha);
  9. Pra Site Plan;
  10. Berkas 2 rangkap (1 asli, 1 fotocopy);
  11. Izin Prinsip (Jika Ada);
  12. FC. Rekomendasi Kawasan Bandung Utara (KBU) (Jika ada).
Persetujuan Site Plan
SIUP TDP Simultan