<p>Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanam modal berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota. Dengan ini kami memberitahukan kembali agar setiap penanam modal (Pelaku usaha) agar memenuhi kewajiban penyampaian LKPM untuk periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020.</p>

<p>Terdapat beberapa lokasi yang tidak boleh dipasang reklame di Kota Cimahi yaitu : Kawasan alun-alun, sebagian JL. Jend. H. Amirmachmud (antara Jl. Pojok Utara dan Jl. Gatot Subroto), sebagian JL. Kolonel Masturi (antara Jl. Pabrik Aci dan Jl. Jend. H. Amirmachmud), Jl. Kaum Kulon, Jl. Asem Barat, Jl. Asem Timur, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita, Jl. Kaum, Jl. Ria, Jl. Sekolahan, Jl. Pabrik Aci, Jl. Sasmita, Jl. Ubed, sebagian Jl. Rd. Embang Artawidjaya, sebagian Jl. Lurah, Jl. Pacinan dan sebagian Jl. Gandawijaya.</p>

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.