Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi
“Cepat, Mudah,Transparan dan Pasti”
“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

PENGUMUMAN

Kewajiban Penyampaian LKPM Periode Triwulan I

02 April 2020

Yth. Bapak/Ibu,

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanam modal berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota. Dengan ini kami memberitahukan kembali agar setiap penanam modal (Pelaku usaha) agar memenuhi kewajiban penyampaian LKPM untuk periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2020.

Apabila Bapak/Ibu dalam pengisian LKPM tidak terdapat menu NIB dan KBLI, maka mohon Bapak/Ibu update data proyek pada OSS Versi 1.1 pada link dibawah ini
[ klik disini]
Jika data proyek tsb Bapak/Ibu lupa nilai/angkanya maka dapat melihat kembali pada OSS Versi 1.0 pada link dibawah ini
[OSS versi 1.1]

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, Terima Kasih

Penulis, sa Lihat Detail
LIHAT SEMUA PENGUMUMAN >>

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.
ISI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Maklumat Pelayanan

Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

BERITA

10 10
26 March 2020

Pencabutan Izin Gangguan (IG) di Kota Cimahi

Kementerian Dalam Negeri melansir Peraturan Mendagri No. 22/2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang diklaim bisa meningkat...

10 10
26 March 2020

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non-Permanen

Demi kenyamanan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non-permanen maka proses untuk mengajukan dan mendapatkan Izin Penyeenggaraan Reklame Non-permanen dipermudah dengan mengadopsi sistem penger...

LIHAT SEMUA BERITA

ARTIKEL

Senin, 14 Apr 2018 15:39 WIB

Sejarah Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

Upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 27 a Tahun 2002 tentang Pembentukan Sekretariat Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu, namun demikian mengingat belum kuatnya dukungan Pemerintah Pusat terkait suprast...

Penulis, Admin DPMPTSP Kota Cimahi Lihat Detail
Senin, 14 Apr 2018 15:39 WIB

Industri Kreatif Kota Cimahi

Kota Cimahi yang sejatinya dikenal sebagai Kota Pendidikan Militer dan kota industri yang industrinya didominasi oleh industri tekstil dan pengolahan perlahan mulai memperlihatkan perkembangan serta kemajuannya sebagai kota otonom.
Dalam perkembangan serta kemajuannya Kota Cimahi mengalami pertumbuhan pada Industri Kreatif sektor perdagangan dan jasa, dengan melimpahnya sumber daya manusia...

Penulis, Admin DPMPTSP Kota Cimahi Lihat Detail
Senin, 14 Apr 2018 15:39 WIB

Alur Pembayaran Retribusi Daerah

1. Pemohon mendatangi loket penerbitan SKRD atau loket pengambilan Izin.
2. Pemohon menunjukan resi penerimaan berkas yang asli.
3. Pemohon meminta slip SKRD  rangkap 5 (lima) kepada petugas loket.
4. Pemohon menandatangani SKRD dihadapan petugas loket.
5. Pemohon membawa slip SKRD dan membayar biaya retribusi ke Bank BJB.
6. Petugas Bank BJB menerima biaya retribu...

Penulis, Admin DPMPTSP Kota Cimahi Lihat Detail
Senin, 14 Apr 2018 15:39 WIB

Beberapa Ketentuan Umum Izin Penyelenggaraan Reklame

Pada ketentuan umum yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame terdapat 43 ayat yang menjelaskan berbagai hal mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame seperti apa itu reklame, penyelenggara reklame, penataan dan perijinan reklame serta jenis-jenis reklame (jenis reklame yang dapat dimohonkan izinnya pada kawasan Kota Cimahi).
Rekla...

Penulis, Admin DPMPTSP Kota Cimahi Lihat Detail
LIHAT SEMUA ARTIKEL

GALLERY VIDEO

GALLERY FOTO KEGIATAN

LINK TERKAIT

  • BKPM
  • DPMPTSP Propinsi Jawa Barat
  • Website Resmi Pemerintah Kota Cimahi
© Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi 2019